PROBOLINGGO,bolinggonews.com – Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Sosialisasi Pembebasan Pajak Daerah dan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Plat Merah TA 2024 yang dilaksanakan di Puri Manggala Bakti.
Sosialisasi tersebut digelar karna akan diterapkannya Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana salah satunya mengenai pengenaan opsen pajak atau tambahan pajak menurut prosentase tertentu.
Penjabat Wali Kota Probolinggo, Nurkholis dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota Probolinggo harus mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya kendaraan dinas dengan melakukan langkah-langkah percepatan.
Diantaranya, sosialisasi dan kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat melalui program pembebasan pajak kendaraan tahun 2024, pemutakhiran data kendaraan dinas SKPD melalui rekonsiliasi, inventarisasi dan updating data, dan pemutakhiran pajak kendaraan dinas.
Karena itu diperlukan sinkronisasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Provinsi Jatim, khususnya dengan Tim Pembina Samsat Kota Probolinggo. Semakin besar penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, maka semakin besar pula PAD Kota Probolinggo,” terangnya.
Nurkholis juga menekankan baik perangkat daerah maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo harus menjadi pelopor sekaligus teladan atas kepatuhan pajak daerah bagi masyarakat. Sehingga ke depan perlu dilaksanakan program taat dan patuh ASN terhadap pajak kendaraan bermotor dengan memberikan reward and punishment.
Di kesempatan ini juga, Nurkholis menyampaikan data tunggakan kendaraan dinas Pemerintah Kota Probolinggo per 27 Juli 2024 sebesar Rp. 101.011.300. Dengan rincian, Kecamatan Mayangan dengan jumlah obyek sebanyak 263, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp. 57.557.250.
Kemudian pada Kecamatan Kanigaran dengan jumlah obyek sebanyak 145, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp. 38.410.300. Pada Kecamatan Wonoasih dengan jumlah obyek sebanyak 28, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp 3.244.250.
Sedangkan pada Kecamatan Kademangan dengan jumlah obyek sebanyak 12, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp. 1.799.500, dan Kecamatan Kedopok dengan jumlah obyek nol serta potensi PKB dan Jasa Raharja Rp.0,-.
Dari data tersebut, Nurkholis menegaskan perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah khususnya kendaraan plat merah milik Pemerintah Kota Probolinggo.
“Setelah kita berhasil menertibkan kewajiban perpajakan atas kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Probolinggo termasuk ASN, barulah langkah selanjutnya menertibkan pajak kendaraan bermotor pada masyarakat Kota Probolinggo.
Mengingat di tahun 2025 nanti pemkot akan dilibatkan langsung dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya opsen PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),” ujarnya.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Ratri Dian Sulistyawati mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Opsen PKB dan Opsen BBNKB nantinya akan menggantikan dana bagi hasil PKB dan BBNKB dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan bagi Kabupaten/Kota atas PKB dan BBNKB, mensinergikan penagihan PKB, BBNKB, dan pengawasan mobilitas.
Tak hanya itu pengguna kendaraan bermotor antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta memperbaiki postur APBD karena selama ini diterima dalam bentuk penerimaan bagi hasil, maka dengan opsen akan dicatat sebagai PAD.
Senada dengan yang disampaikan Penjabat Wali Kota Probolinggo, Ratri akan melakukan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah khususnya pada kendaraan plat merah.
“Kami akan segera melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data kendaraan dinas. Kemudian inventarisasi dan updating data kendaraan, khususnya status kendaraan misalnya dihibahkan atau dipinjam pakai dan kondisi kendaraan, apakah masih layak pakai atau rusak berat.
Dan melaksanakan pemutakhiran pajak kendaraan dengan Tim Pembina Samsat Kota Probolinggo,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati, sejumlah kepala perangkat daerah, camat dan lurah se Kota Probolinggo serta narasumber dari Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jatim dan Kepala Perwakilan Jasa Raharja Probolinggo.
