PROBOLINGGO, bolinggoNews.com – Presiden RI memerintahkan kementerian dan lembaga terkait segera mempercepat upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun tersebut akan dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi.
Arahan ini disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Banda Aceh pada Minggu (7/12/2025), usai meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak.
Ia menekankan pentingnya respons yang masif dan cepat, terutama dalam memulihkan konektivitas daerah yang masih terisolir.
Menurut laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per hari ini data korban jiwa tercatat: 921 orang meninggal dunia dan 392 orang hilang.
Sementara itu, jumlah pengungsi di tiga provinsi mencapai 975.079 jiwa.
Kerusakan infrastruktur meliputi lebih dari 37.546 unit rumah (rusak berat, sedang, ringan), bendungan yang jebol, dan sawah yang mengalami kerusakan parah.
Presiden menyoroti pemulihan infrastruktur sebagai prioritas kunci pemulihan.
Jembatan dan Jalan: Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen (penghubung Bireuen-Bener Meriah) ditargetkan selesai dalam satu minggu. Total kebutuhan Jembatan Bailey di tiga provinsi diperkirakan mencapai 35 unit.
Pemulihan Listrik (PLN): Direktur Utama PLN melaporkan pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93% dan ditargetkan pulih 100% dalam 24 jam ke depan untuk mencapai sistem yang stabil.
Distribusi BBM di Daerah Terisolir (Pertamina): Untuk daerah terisolir seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, Pertamina memanfaatkan dukungan pesawat Hercules TNI dan teknik sling load (pengangkutan helikopter) yang mampu membawa hingga 3 ton BBM dan LPG.
Kebutuhan Mendesak: Meskipun logistik makanan dinilai mencukupi, Presiden menginstruksikan prioritas segera pada penyediaan obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan ibadah.
Menteri Kesehatan (Menkes) menyoroti potensi risiko gelombang penyakit pascabencana. Menkes meminta tambahan 300 dokter dari unsur TNI/Polri selama tiga bulan untuk mengisi Puskesmas di daerah terpencil, mengingat banyaknya tenaga medis lokal yang terdampak bencana.
Presiden juga menginstruksikan agar tenaga medis di enam kabupaten/kota yang terdampak (seperti Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Tamiang) diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan makanan dari dapur umum dan hunian, demi memastikan mereka dapat bekerja dengan maksimal.
BNPB menguraikan rencana pembangunan hunian: Hunian Sementara (Huntara) tipe 36 senilai sekitar Rp30 juta per unit akan dibangun oleh Satgas TNI/Polri, sedangkan Hunian Tetap (Huntap) akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Masalah utama yang menghambat adalah pengadaan lahan. Presiden menginstruksikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mengalokasikan anggaran untuk lahan relokasi, melainkan memanfaatkan tanah-tanah negara atau Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat dicabut sementara demi kepentingan publik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melaporkan bahwa 52 kabupaten/kota di tiga provinsi mengalami defisit anggaran untuk menanggulangi kebutuhan mendesak masyarakat.
Bantuan Dana Darurat: Presiden menyetujui penyaluran dana darurat sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota, serta tambahan Rp20 miliar bagi provinsi dengan dampak terparah.
Presiden menutup rapat dengan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan tidak ada penyelewengan, praktik korupsi, atau mencari keuntungan di tengah situasi darurat dan penderitaan rakyat.
Kepolisian dan aparat penegak hukum diminta mengawasi secara ketat praktik-praktik ilegal, seperti penimbunan dan mark-up harga barang.
Penulis : Id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
