Bolinggonews.com – Kota inklusi adalah konsep perencanaan urban yang menekankan pada penciptaan lingkungan kota yang adil dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau fisik mereka.
Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua warga kota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kota, mendapatkan layanan, dan menikmati fasilitas.
Kota inklusi melibatkan berbagai aspek. Dari segi fisik, ini berarti menyediakan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti trotoar yang dapat diakses kursi roda, ramp, dan tanda-tanda yang dapat dibaca oleh tunanetra.
Selain itu, tata ruang kota harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok marginal, seperti menyediakan perumahan yang terjangkau dan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
Aspek sosial dari kota inklusi mencakup usaha untuk mengintegrasikan komunitas yang berbeda dan mempromosikan keanekaragaman.
Dalam rangka mewujudkan kota inklusi dengan memberikan hak yang sama kepada para kelompok rentan. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bappeda Litbang menggelar Sosialisasi Surat Edaran (SE) Wali Kota Probolinggo.
SE tersebut tentang Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan, di gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Jum’at (9/8) pagi.
Acara yang digelar secara offline dan juga online ini diikuti oleh perwakikan disabilitas dari forum sahabat disabilitas dan kelompok difabel kelurahan. Sebagai pengisi materi adalah Luluk Ariyantiny, Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS) dan Kepala DPUPR PKP Kota Probolingggo, Rini Sayekti.
Asisten perekonomian dan pembangunan Wawan dalam sambutannya menjelaskan pentingnya penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan untuk mendapatkan fasilitas layanan publik yang layak.
“Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki keterbatasan diri seperti lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, fakir miskin dan penyandang disabilitas. Beberapa hal yang membuat aktivitas mereka terhambat karena kurangnya fasilitas yang ramah di tempat-tempat layanan publik dan ruang publik,” jelasnya.
Dikatakan Wawan, parameter untuk mengukur seberapa ramah fasilitas layanan publik adalah bisa diakses oleh kelompok rentan dengan penyandang disabilitas.
“Harapannya nanti semua akses layanan publik yang dibangun oleh instansi sesuai dengan panduan teknis, sehingga fasilitas bisa benar-benar dapat dipakai dan ramah buat semua orang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda litbang Diah Sajekti Widowati Sigit menjelaskan bahwa program ini menjadi bentuk komitmen Pemkot dalam memastikan seluruh fasilitas layanan publik dapat diakses semua orang.
“Upaya ini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk memastikan semua fasilitas dan aksebilitas yang ada di Kota Probolinggo bisa diakses semua orang tanpa terkecuali termasuk para kaum rentan.”
Salah satu peserta sosialisasi, Dewi (43) penyandang tuna daksa, mengaku senang dengan adanya perhatian dari pemerintah. “Saya merasa begitu senang, juga teman-teman para disabilitas yang lain, karena ada perhatian dari pemerintah kepada kami.
Dengan adanya akses layanan publik yang ramah bagi kaum rentan akan memudahkan kita mendapatkan pelayanan yang baik,” ungkapnya.
Turuh hadir dalam acara kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta unsur Forkopimda.
