PROBOLINGGO,BolinggoNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga sekolah pada Kamis (12/6/2025) untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Tiga sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 1 Tisnonegaran, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 5.
Dalam sidak ini, anggota dewan berdialog langsung dengan para kepala sekolah untuk menggali berbagai kendala teknis maupun administratif terkait persiapan SPMB. Salah satu hal yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keluhan soal “titipan” murid di luar jalur resmi penerimaan.
Kepala SMP Negeri 9, Qomarudin, menyampaikan bahwa sekolahnya tidak memiliki kendala berarti dalam pelaksanaan SPMB. Namun, sekolahnya kerap menerima pendaftar melebihi kuota yang tersedia. “Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Justru kami sering menolak pendaftar karena kuota sudah terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5, Subaidah, menyoroti maraknya permintaan masuk melalui surat rekomendasi atau “titipan”, terutama di akhir masa pendaftaran. Ia juga mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengambilan token. “Banyak yang ambil token di sini karena mereka daftar ke SMPN 5. Padahal bisa diambil di sekolah terdekat,” jelasnya.
Dewan mendorong peningkatan fasilitas sekolah, terutama dengan bertambahnya jumlah siswa per rombel. Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah, menekankan pentingnya peningkatan fasilitas sekolah dan inklusi untuk anak-anak disabilitas.
Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng, menyatakan bahwa sidak ini penting untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan. Ia mengapresiasi kesi
[13/6, 07.50] Meta AI: *Dewan Sidak Tiga Sekolah di Probolinggo: Tantangan dalam Pelaksanaan SPMB 2025*
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga sekolah pada Kamis (12/6/2025) untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Tiga sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 1 Tisnonegaran, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 5.
Dalam sidak ini, anggota dewan berdialog langsung dengan para kepala sekolah untuk menggali berbagai kendala teknis maupun administratif terkait persiapan SPMB. Salah satu hal yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keluhan soal “titipan” murid di luar jalur resmi penerimaan.
Kepala SMP Negeri 9, Qomarudin, menyampaikan bahwa sekolahnya tidak memiliki kendala berarti dalam pelaksanaan SPMB. Namun, sekolahnya kerap menerima pendaftar melebihi kuota yang tersedia. “Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Justru kami sering menolak pendaftar karena kuota sudah terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5, Subaidah, menyoroti maraknya permintaan masuk melalui surat rekomendasi atau “titipan”, terutama di akhir masa pendaftaran. Ia juga mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengambilan token. “Banyak yang ambil token di sini karena mereka daftar ke SMPN 5. Padahal bisa diambil di sekolah terdekat,” jelasnya.
Dewan mendorong peningkatan fasilitas sekolah, terutama dengan bertambahnya jumlah siswa per rombel. Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah, menekankan pentingnya peningkatan fasilitas sekolah dan inklusi untuk anak-anak disabilitas.
Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng, menyatakan bahwa sidak ini penting untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan. Ia mengapresiasi kesiapan sekolah yang dikunjungi dan berharap SPMB tahun ini bisa berjalan lancar, transparan, dan merata. “Yang penting adalah niat. Insya Allah dengan sistem zonasi dan domisili yang ada, murid dapat disaring sesuai mekanisme,” ungkapnya.
Penulis : De
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
