PROBOLINGGO,bolinggoNews.com – Rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) transportasi baru di Kota Probolinggo, Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, memicu perdebatan sengit di DPRD.
BUMD yang akan fokus pada angkutan general cargo di Pelabuhan Tanjung Tembaga ini membutuhkan modal fantastis, mencapai Rp 18,45 miliar, dengan kewajiban penyertaan modal daerah minimal Rp 18,26 miliar.
Namun, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo menyoroti rencana besar ini. Mereka meminta agar rencana investasi uang rakyat ini dilandasi kajian yang benar-benar matang dan relevan, tidak sekadar ambisi yang berujung kegagalan seperti BUMD sebelumnya.
Investasi Rp 18 Miliar: Beli 4 Truk Tronton, DPRD Khawatir Bangkrut
Dalam pembahasan Raperda Penyertaan Modal pada Senin (10/11/2025), terungkap bahwa modal dasar Rp 18,45 miliar itu akan disuntikkan bertahap hingga tahun 2028.
Penjabat Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo (Tyok), menjelaskan fokus awal adalah transportasi dengan rencana pembelian empat unit truk tronton untuk angkutan material umum, dengan estimasi anggaran sekitar Rp 7 miliar.
Sayangnya, rencana ini langsung digugat oleh anggota Pansus.
“Apa dasar kajian yang menjadikan transportasi sebagai pilihan utama? Apakah sudah pasti prospektif? Transportasi seperti apa yang dimaksud, truk tronton, dump truk, atau lainnya,” Tegas Riyadlus Sholihin, Anggota Pansus.
Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) berpegangan pada hasil kajian Universitas Brawijaya (2020–2023) yang menyatakan truk tronton adalah usaha paling prospektif.
Namun, pandangan ini dinilai tidak relevan dengan kondisi lapangan. Anggota Pansus Eko Purwanto bahkan memberikan contoh pahit.
“Ada perusahaan di Pelabuhan Mayangan yang punya 10 truk tapi justru bangkrut. Sama-sama usaha transportasi. Apakah Pemkot tahu fakta ini? Hasil kajian harus relevan dengan kondisi terkini,” ujarnya.
Sementara Zainul Fatoni, Anggota Pansus mengatakan, Jangan terburu-buru. Kalau memang transportasi, kenapa tidak dua truk dulu sebagai permulaan mulai dengan skala kecil.
“Kalau material yang diangkut berbeda, apakah truknya bisa disesuaikan? Harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Mukhlas Kurniawan, Ketua Pansus mengatakan Kami tidak ingin nasibnya sama dengan BUMD sebelumnya yang gagal.
“Harus jelas jenis truknya, jenis barangnya, dan arah bisnisnya. Jangan sampai uang rakyat Rp 18 miliar ini terbuang sia-sia,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Tyok menegaskan bahwa tahap awal usaha akan difokuskan pada sektor transportasi.
“Dalam kajian ada tiga opsi prospek usaha. Namun, untuk tahap awal kami akan fokus pada transportasi terlebih dahulu. Selanjutnya, usaha lain bisa dikembangkan sesuai potensi yang ada,” katanya.
Pembahasan Raperda ini akan dilanjutkan kembali oleh Pansus dan Pemkot untuk memastikan rencana bisnis yang kokoh dan bebas risiko sebelum dana daerah disalurkan.
Penulis : De
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
