PROBOLINGGO, bolinggoNews.com – Polemik yang terus bergulir seputar PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur PT Petrogas Jatim Utama (PJU), mendapat perhatian dari kalangan aktivis.
Aktivis Probolinggo, Agus Cahyo, menilai rentetan tuntutan dan laporan yang terus mempersoalkan kinerja DABN belakangan ini mencurigakan.
Cahyo menduga, kegaduhan ini terjadi karena ada pihak tertentu yang membawa kepentingan terselubung dengan cara memaksakan kehendak.
Cahyo juga mengaku prihatin atas polemik yang berpotensi mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut.
Kecurigaannya merujuk pada maraknya isu yang mempersoalkan perjanjian konsesi hingga penyertaan aset DABN, yang baru-baru ini bahkan naik ke tahap penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
”Sebagai BUMD yang terbukti meraup keuntungan dan memberikan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan, seharusnya kita mendukung namun tetap kritis. Bukan malah terus-terusan dipersoalkan,” ujar Cahyo kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).
Menurut Cahyo, eskalasi isu ini terasa janggal. Ia bercerita pernah diminta bergabung dalam aksi damai oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) di Probolinggo beberapa waktu lalu, namun rencana itu batal dengan alasan tuntutan sudah dipenuhi.
”Sekarang, DABN kembali menjadi polemik. Saya tahu betul apa yang menjadi tujuan mereka. Jangan-jangan ada kepentingan lain dari pihak tertentu yang belum terealisasi, sehingga terus berupaya mengusik DABN,” jelasnya.
Cahyo menegaskan dukungannya terhadap DABN, mengingat kontribusi setoran PAD perusahaan tersebut dinilai signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Ia juga mengkritik adanya upaya yang dinilai mengganggu kinerja perusahaan, alih-alih memberikan masukan atau kontribusi secara profesional.
Menanggapi isu pembekuan yang paling sensitif, Cahyo menjelaskan bahwa pemberitaan pembekuan yang santer diungkap secara sepihak oleh beberapa pihak adalah pembekuan kegiatan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT DABN, bukan pembekuan operasional pelabuhan secara keseluruhan.
Isu rangkap peran DABN sebagai operator pelabuhan dan PBM sendiri memang menjadi fokus utama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), yang menganggap hal itu memicu praktik monopoli.
”Jika terus-terusan diusik begini, tentu menjadi tidak produktif karena mengganggu kinerja perusahaan. Saya mendukung pembangunan di Jatim untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
