PROBOLINGGO,bolinggonews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya adalah mercusuar harapan menuju Indonesia Emas 2045. Visi Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk memutus rantai stunting dan memperkuat SDM sejak dini.
Namun, di balik kuali besar dan distribusi makanan yang menyasar jutaan anak serta ibu hamil, para pemilik yayasan pengelola di lapangan justru tengah berperang dengan realitas yang tidak tertulis dalam petunjuk teknis (juknis).
Di wilayah seperti Probolinggo, tantangan terbesar bukan sekadar menyusun menu seimbang, melainkan menghadapi gempuran oknum yang datang silih berganti.
Dengan dalih pengawalan agar program berjalan mulus, para pemilik yayasan sering kali terjepit dalam praktik premanisme terselubung.
“Kami ini menjalankan amanah negara, tapi di lapangan malah seperti menghadapi pajak bayangan.
Ada oknum yang datang menawarkan jasa pengawalan, tapi ujung-ujungnya meminta jatah uang atau memaksa menjadi pemasok bahan baku,” keluh salah satu pemilik yayasan yang enggan disebut namanya.
Tekanan untuk menerima pasokan bahan baku dari oknum tertentu menjadi dilema yang menyesakkan. Padahal, pengelola memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai standar gizi dan harga yang telah dipatok ketat oleh pemerintah.
Pemilik yayasan menegaskan bahwa mereka sangat terbuka bagi masyarakat lokal untuk menjadi pemasok. Namun, syarat utamanya adalah kualitas dan harga yang kompetitif.
Intervensi dari pihak luar yang memaksakan barang dengan kualitas rendah atau harga yang tidak masuk akal jelas mengancam keberlangsungan gizi yang sampai ke tangan anak-anak.
Hal yang paling menyakitkan bagi para pengelola adalah ketika penolakan terhadap kompromi jatah tersebut berujung pada fitnah.
Para oknum yang mengatasnamakan organisasi atau perwakilan masyarakat tak jarang melancarkan kampanye negatif.
Mulai dari memotret sudut dapur yang sedang sibuk hingga mempermasalahkan hal teknis kecil untuk dijadikan amunisi laporan palsu.
Tak hanya itu, Isu-isu yang tidak sesuai fakta diembuskan ke tengah masyarakat untuk merusak reputasi yayasan. Kehadiran mereka yang terus-menerus membuat suasana kerja di dapur menjadi tidak kondusif. Sebagai akibatnya, situasi menjadi penuh kecurigaan.
Meskipun program MBG adalah bisnis yang menjanjikan secara ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja lokal, kenyamanan para pelaku usaha ini sangat terganggu.
Mereka berharap ada perlindungan hukum yang lebih tegas agar niat tulus memberikan gizi terbaik bagi generasi bangsa tidak digembosi oleh kepentingan segelintir orang.
“Kami ingin bekerja dengan tenang sesuai juknis. Fokus kami adalah anak-anak sehat, bukan melayani tuntutan oknum yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi di atas program mulia ini,” pungkasnya.
Penulis : id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
