Senator Arya Wedakarna : Pemilihan Bupati dan Wali Kota Kembali ke DPRD

- Jurnalis

Sabtu, 28 Februari 2026 - 22:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROBOLINGGO, Bolinggonews.com – Senator Arya Wedakarna (AWK) membagikan hasil pertemuan penting yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI hari ini, Jumat (27/02/26).

Diskusi strategis tersebut menyoroti rencana penyederhanaan mekanisme Pemilu 2029.

Para pemangku kebijakan mempertimbangkan opsi penunjukan langsung (appointed) bagi jabatan Gubernur. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan mencegah ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami sedang mengkaji secara mendalam opsi penunjukan Gubernur secara langsung oleh pusat. Tujuannya jelas, kita ingin memastikan tidak ada lagi ‘friksi’ atau ketidakharmonisan hubungan kerja antara Presiden dan para kepala daerah di wilayah,” ujar Arya Wedakarna.

Baca Juga :  Festival Band Pelajar Disdikbud Kota Probolinggo Guncang Pusat Kuliner GOR A. Yani

Dalam rapat tersebut, beberapa kesepakatan penting mulai mengerucut. Pemerintah daerah Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program-program kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terutama yang berkaitan dengan efisiensi sistem demokrasi.

Salah satu poin utama pembahasan adalah mengembalikan mekanisme pengisian jabatan Gubernur melalui penunjukan langsung. Sistem ini serupa dengan sistem pada era Presiden Soekarno.

Selain itu, muncul usulan agar DPRD kembali memilih Bupati dan Wali Kota. Perubahan ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik secara signifikan, baik di tingkat daerah Bali maupun nasional.

Baca Juga :  Pemkot Probolinggo Tutup Sementara Mie Gacoan, Begini Klarifikasi Manajemen Gacoan !

“Kami juga mengusulkan agar pemilihan Bupati dan Wali Kota dikembalikan ke mekanisme di DPRD. Ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk menyederhanakan sistem politik kita agar lebih efisien dan tepat sasaran,” tambah AWK.

Meski mewacanakan perubahan besar di tingkat daerah, pemerintah memastikan bahwa rakyat tetap akan memilih Presiden secara langsung. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Presiden.

Pemerintah akan segera mengomunikasikan hasil rapat ini lebih lanjut sebagai bagian dari langkah strategis penyederhanaan sistem politik di Indonesia.

Penulis : Id

Editor : Nos

Sumber Berita : IG dan Berbagai sumber

Berita Terkait

Semangat Berbagi di Jrebeng Lor: Mempererat Silaturahmi Melalui Distribusi Takjil
PAC GP Ansor Wonoasih Salurkan Bantuan Beras untuk Pos Kamling dan Dhuafa
Kejagung Hentikan Kasus PLD Rangkap GTT di Probolinggo, Muncul Isu Permintaan Rp300 Juta
11 SPPG di Kabupaten Probolinggo Ditutup Sementara, Sekda: Belum Penuhi SLHS
11 Tanaman Penolak Bala Menurut Primbon Jawa: Tak Hanya Mistis, Tapi Juga Medis
KPK Terbitkan SE Pencegahan Gratifikasi Hari Raya, Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik
Inovasi Irigasi Tetes: Walikota Probolinggo Panen Raya Cabai di Tengah Kenaikan Harga
Jelang Lebaran, 2.729 Warga Kota Probolinggo Terima BLT DBHCHT

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 19:22 WIB

Semangat Berbagi di Jrebeng Lor: Mempererat Silaturahmi Melalui Distribusi Takjil

Minggu, 15 Maret 2026 - 01:39 WIB

PAC GP Ansor Wonoasih Salurkan Bantuan Beras untuk Pos Kamling dan Dhuafa

Minggu, 15 Maret 2026 - 00:53 WIB

Kejagung Hentikan Kasus PLD Rangkap GTT di Probolinggo, Muncul Isu Permintaan Rp300 Juta

Sabtu, 14 Maret 2026 - 22:06 WIB

11 SPPG di Kabupaten Probolinggo Ditutup Sementara, Sekda: Belum Penuhi SLHS

Sabtu, 14 Maret 2026 - 04:23 WIB

11 Tanaman Penolak Bala Menurut Primbon Jawa: Tak Hanya Mistis, Tapi Juga Medis

Berita Terbaru