PKS Beri Kartu Kuning Soal Komitmen Prioritas APBD 2026 Kota Probolinggo

- Jurnalis

Selasa, 2 Desember 2025 - 18:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROBOLINGGO,bolinggoNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui juru bicara Tri Atmojo Adip Susilo, S.Pt., menyatakan dukungan mereka dengan syarat. PKS mendesak Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti secara serius seluruh saran, kritik, dan penegasan yang mereka sampaikan, terutama terkait isu-isu prioritas di Kota Probolinggo.

“Fraksi kami pada prinsipnya dapat menyetujui Raperda APBD Kota Probolinggo TA 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Fraksi PKS dalam dokumen Pendapat Akhir mereka.

Baca Juga :  Personil Polres Probolinggo Kota Jalani Tes Urine Antisipasi Penggunaan Narkoba

Dengan catatan bahwa seluruh saran, kritik, dan penegasan terutama terkait isu prioritas harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah.

Persetujuan PKS ini diklaim sebagai bentuk komitmen mereka untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, serta APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dokumen ini dibacakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo di Jalan Suroyo No. 27.

Meskipun menyetujui, sikap PKS ini menyiratkan adanya kekhawatiran bahwa catatan krusial mereka bisa luput dari perhatian.

Catatan tersebut mencakup isu-isu prioritas yang diharapkan dapat terakomodasi dan tereksekusi dengan serius dalam APBD 2026.

Baca Juga :  Ajang Trail Probolinggo, Peserta Keluhkan Asuransi, Begini Keterangan Penyelenggara!

Tata Kelola Pemerintahan: Dorongan untuk perbaikan dan memastikan proses pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.

Pembangunan Merata: Fokus agar alokasi anggaran tidak hanya terpusat, melainkan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

APBD Pro-Rakyat: Penekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang benar-benar berpihak pada kepentingan dan kebutuhan utama publik.

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS ini menutup rangkaian pembahasan Raperda APBD 2026, yang kini tinggal menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Probolinggo untuk merealisasikan komitmen politik tersebut.

Penulis : De

Editor : Nos

Sumber Berita : Bolinggonews.com

Berita Terkait

LIRA Jatim Tuntut Pencopotan Kepala KSOP Probolinggo dan Audit Total
Tanggap Bencana, PC GP Ansor Kota Probolinggo Bantu Korban Kebakaran Rumah
Inilah 9 Tanda Aneh Kekayaan Akan Segera Menghampirimu!
Wali Kota Probolinggo Perkuat Sinergi Literasi dengan Balai Bahasa Jatim
Mengenal Gratifikasi : Jebakan Manis di Balik Tanda Terima Kasih
7 Pantai Paling Angker di Pulau Jawa Salah Satunya di Jawa Timur
KONI Kota Probolinggo: Jadikan Olahraga sebagai Mesin Penggerak Ekonomi UMKM
Alun – alun, Keberhasilan Pemkot Probolinggo Membangun Ruang Publik yang Humanis

Berita Terkait

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:24 WIB

LIRA Jatim Tuntut Pencopotan Kepala KSOP Probolinggo dan Audit Total

Kamis, 22 Januari 2026 - 16:43 WIB

Tanggap Bencana, PC GP Ansor Kota Probolinggo Bantu Korban Kebakaran Rumah

Rabu, 21 Januari 2026 - 19:05 WIB

Inilah 9 Tanda Aneh Kekayaan Akan Segera Menghampirimu!

Rabu, 21 Januari 2026 - 17:59 WIB

Wali Kota Probolinggo Perkuat Sinergi Literasi dengan Balai Bahasa Jatim

Selasa, 20 Januari 2026 - 08:31 WIB

7 Pantai Paling Angker di Pulau Jawa Salah Satunya di Jawa Timur

Berita Terbaru