PROBOLINGGO,Bolinggonews.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo terkait rendahnya realisasi aspirasi masyarakat.
Dalam reses Masa Sidang II yang digelar Sabtu (28/2/2026), Mujib menyesalkan banyaknya usulan warga yang mandek di meja eksekutif dengan alasan klasik: kendala anggaran dan administrasi.
“Kami sudah berupaya maksimal mengawal suara konstituen, namun kenyataannya hanya separuh yang terealisasi. Komunikasi dengan Pemkot menunjukkan banyak pokok pikiran (pokir) yang tidak mendapatkan tindak lanjut konkret,” ujar Mujib.
Salah satu potret nyata kegagalan realisasi ini terlihat pada sektor peternakan. Sepanjang 2025, warga mengajukan 74 usulan bantuan kambing, namun hanya 34 pasang yang disetujui untuk dicairkan pada Juni atau Juli 2026 mendatang.
Mujib juga mencium adanya potensi hambatan baru pada tahun anggaran 2027 melalui perubahan regulasi. Pemkot mewacanakan syarat penerima bantuan harus dalam bentuk kelompok (minimal 5 orang), bukan lagi perorangan.
“Logikanya tidak masuk akal. Namanya kelompok, tapi sasaran manfaatnya tetap individu. Aturan ini terkesan hanya formalitas yang justru menyulitkan masyarakat kecil untuk mengakses bantuan,” tegasnya.
Tidak hanya soal bantuan sosial, Mujib memberikan kritik tajam terhadap arah pembangunan fisik kota yang dinilai timpang. Ia menyoroti revitalisasi trotoar Alun-Alun yang mengorbankan ratusan pohon peneduh yang telah puluhan tahun berdiri.
“Surabaya saja bisa membangun trotoar tanpa menebang pohon besar. Di sini justru sebaliknya, pohon-pohon layak itu ditebang dan kita tidak tahu batang kayunya lari ke mana,” sindirnya.
Ketimpangan semakin terlihat pada rencana renovasi Masjid Agung yang kabarnya menelan anggaran fantastis hingga Rp7,5 miliar untuk pelapisan warna emas. Menurut Mujib, anggaran sebesar itu sangat kontras dengan kondisi infrastruktur di wilayah pinggiran, terutama Probolinggo Selatan, yang masih minim sentuhan.
Ia menyarankan agar Pemkot fokus pada perbaikan fungsional, seperti plafon masjid yang rusak, sementara sisa anggarannya dialihkan untuk program penguatan UMKM atau perbaikan infrastruktur dasar di pemukiman.
“Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya menumpuk di pusat kota untuk proyek kosmetik atau keindahan semata. Kami mendesak Pemkot lebih peduli pada pembangunan wilayah Selatan, seperti perbaikan plengsengan dan akses jalan yang mulai rusak,” pungkas politisi tersebut.
Penulis : id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
