PROBOLINGGO, bolinggoNews.com– Rencana Pemerintah Kota Probolinggo memberi beasiswa kuliah untuk 500 siswa dari keluarga miskin tersendat.
Dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolgo, Rabu pekan lalu, usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut menuai kritik keras. Selasa ( 25/11/25) malam.
Legislator menilai program itu mentah, baik dari sisi skema, pembiayaan, maupun dasar penganggarannya.
Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa 500 beasiswa itu ditujukan bagi siswa dari kategori miskin, desil 1 sampai 5.
Namun, ia menyebutkan bahwa untuk sementara, Pemkot hanya merekomendasikan Universitas Terbuka (UT) sebagai pilihan kampus, atas saran Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah.
Pernyataan ini langsung disorot tajam oleh Wakil Ketua I DPRD, Abdul Mujib.
“Iya kalau semua mau masuk UT. Tolak ukurnya apa? Kenapa tidak melibatkan kampus lain di Kota Probolinggo?” desaknya.
Mujib juga mempertanyakan detail pembiayaan: apakah mencakup uang kuliah tunggal (UKT), biaya hidup, atau komponen lain.
Ia menilai Pemkot tidak boleh menggiring pilihan kampus hanya ke satu institusi.
Kritik semakin menguat dari anggota Banggar lainnya, Sibro Malisi. Ia mengingatkan Pemkot agar bersikap realistis terhadap kondisi fiskal daerah.
Program beasiswa perguruan tinggi, kata Sibro, bukan kewenangan wajib pemerintah kabupaten/kota, sehingga perencanaan harus sangat berhati-hati agar tidak mengganggu keuangan daerah.
“Jangan sampai terkesan memaksakan,” tegasnya.
Polemik kemudian meruncing ke soal legalitas anggaran. Mujib menanyakan apakah wacana beasiswa ini sudah tercantum dalam Rancangan APBD 2026.
Ia mengingatkan bahwa program tersebut absen dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelumnya.
“Kalau ternyata belum, berarti harus menggeser anggaran lain. Yang digeser apa? Kalau seperti ini, menurut saya tidak perlu,” kritiknya.
Siti Romlah mengakui program beasiswa tersebut belum masuk R-APBD 2026. Ia menyebut anggaran kemungkinan akan “diselamatkan” dari program pelatihan Artificial Intelligence (AI) yang pernah direncanakan.
“Terkait anggaran, kemungkinan akan dilakukan pergeseran dari kegiatan pelatihan AI. Mohon saran Banggar nantinya seperti apa,” ujar Romlah.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Sinta Dwi Laksmi, menutup diskusi dengan menegaskan bahwa seluruh catatan kritis dari legislatif akan menjadi bahan pertimbangan. Rekomendasi resmi akan diputuskan setelah pembahasan keseluruhan RAPBD rampung.
Penulis : De
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
