PROBOLINGGO,bolinggoNews.com – Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Raya (GEMBIRA) menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026, namun menyertakan sejumlah sorotan kritis dan dorongan penting untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota. (28/112025).
Fraksi menyoroti tantangan penurunan transfer dana pusat dan penurunan pendapatan transfer antar daerah, serta menggarisbawahi perlunya mitigasi gejolak sosial akibat perubahan kebijakan anggaran.
I. Ancaman Sosial dan Layanan Dasar Fraksi GEMBIRA secara tegas memperingatkan Pemkot Probolinggo agar mengantisipasi munculnya gejolak di masyarakat:
Dampak BOSDA Swasta: Penurunan drastis Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) di pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bagi sekolah swasta tingkat SD dan SMP, dikhawatirkan memunculkan kegelisahan di masyarakat.
Fraksi mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa Pemkot hendak mengkerdilkan Sekolah swasta dengan menyunat bantuan anggaran operasionalnya.
Bantuan Pendidikan Keagamaan: Bantuan untuk pesantren, termasuk tunjangan untuk Guru Ngaji, Guru Madrasah Diniyah, dan guru di kegiatan pendidikan keagamaan lainnya, perlu dipertimbangkan untuk tetap dialokasikan.
II. Optimalisasi Anggaran dan Infrastruktur Prioritas
Terkait visi “Probolinggo Bersolek”, Fraksi mendesak alokasi anggaran yang optimal:
Pembangunan Jl. Cokro: Anggaran untuk ide pembangunan di Jl. Cokro yang semula Rp 8,55 Miliar dan direvisi Badan Anggaran menjadi Rp 5,5 Miliar dinilai Fraksi jauh dari cukup untuk menjadikan ruas jalan tersebut destinasi menarik bagi wisatawan.
Fraksi mendorong agar OPD terkait menyusun DED untuk optimalisasi pembiayaan di tahun 2027.
Dukungan GOR A. Yani:
Revitalisasi GOR A. Yani yang hampir rampung harus didukung anggaran di DKUP dan DISPOPAR untuk memastikan kegiatan di destinasi wisata olahraga dan kuliner tersebut terus eksis, dengan event rutin yang mendukung perputaran ekonomi.
Koperasi Merah Putih: Fraksi mendorong Pemkot menyediakan anggaran Rp 150.000.000,- untuk DEKOPINDA, sesuai saran Badan Anggaran, guna mendukung infrastruktur dan penguatan organisasi Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas Presiden.
III. Peningkatan PAD dan Efisiensi
Untuk mengimbangi penurunan transfer pusat, Fraksi menuntut seluruh OPD bekerja keras:
Aset sebagai Sumber PAD: Aset-aset pemerintah harus diidentifikasi dan dikelola sebagai sumber PAD, termasuk kajian transformasi kawasan RTLH menjadi pusat kegiatan masyarakat.
Digitalisasi Parkir: Dinas Perhubungan (Dishub) harus tetap mempertahankan skema Parkir Berlangganan dan segera mengupayakan digitalisasi retribusi dan pajak parkir. Kebutuhan anggarannya diminta menjadi perhatian Sekretaris Daerah.
Efisiensi Belanja: Efisiensi harus dilakukan atas pagu anggaran yang tidak prioritas untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak mendesak.
Penulis : De
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
