PROBOLINGGO ,Bolinggonews.com – Lonjakan anggaran operasional DPRD Kabupaten Probolinggo tahun 2026 menjadi Rp83 miliar menuai kritik tajam.
Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp60 miliar. Kenaikan tersebut dinilai kontradiktif dengan instruksi pemerintah pusat yang tengah menggalakkan efisiensi anggaran di seluruh sektor.
Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD melakukan evaluasi total terhadap pos belanja Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD 2026. Selain itu, ia juga mendorong evaluasi proyeksi APBD 2027.
“Saat pemerintah mendorong efisiensi, anggaran operasional dewan justru membengkak. Ini perlu penjelasan transparan kepada masyarakat,” ujar Salam, Rabu (17/6/2026).
Menurut Salam, meski kegiatan kedewanan seperti kunjungan kerja dan reses merupakan agenda rutin, terdapat banyak pos belanja yang seharusnya bisa ditekan. Ia menekankan bahwa lembaganya tidak meminta penghapusan kegiatan. Sebaliknya, mereka meminta rasionalisasi anggaran. Dengan rasionalisasi ini, akan tercipta ruang fiskal bagi kepentingan publik yang lebih mendesak.
“Kami ingin ada semangat yang sama dalam penghematan. Hasil efisiensi ini harusnya dialihkan untuk kebutuhan dasar, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang saat ini masih banyak membutuhkan perhatian,” tegasnya.
LIRA berkomitmen akan terus mengawal pembahasan APBD agar kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, LIRA ingin kebijakan ini juga berlaku konsisten terhadap lembaga legislatif.
Sorotan publik ini mencuat di tengah tuntutan agar APBD Kabupaten Probolinggo lebih difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews
