PROBOLINGGO,Bolinggonews.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Probolinggo mengambil langkah proaktif dengan mendesak pemerintah kota setempat untuk segera mengimplementasikan program Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).
Langkah ini diambil guna memastikan keselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di daerah.
Desakan tersebut mencuat dalam acara pembinaan pengurus Kadin daerah yang dihadiri oleh perwakilan dari Kota Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Malang.
Kegiatan yang bertajuk Peran Strategis Kadin dalam Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi” ini berlangsung pada Kamis (24/4) di Kelurahan Tisnonegaran.
Meski payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) sudah tersedia, Kadin menilai implementasi di tingkat daerah masih berjalan lambat.
Oleh karena itu, Kadin memilih untuk menjemput bola demi mempercepat penguatan kualitas tenaga kerja lokal.
Ketua Kadin Kota Probolinggo, Roy Rianto Gunadi, menegaskan bahwa percepatan ini sangat krusial di tengah tantangan era digital.
Menurutnya, tenaga kerja masa depan tidak hanya dituntut memiliki ijazah. Namun, mereka juga harus punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
“Yang kita jual bukan lagi sekadar ijazah, melainkan keterampilan (skill),” ujarnya.
Guna mendukung visi tersebut, Kadin kota Probolinggo berkomitmen memfasilitasi sertifikasi profesi bagi para peserta pelatihan.
Tujuannya agar lulusan vokasi benar-benar siap pakai dan memenuhi standar industri. Selain itu, bahkan membuka peluang pemagangan internasional ke negara-negara seperti Jerman dan Jepang.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kadin Kota Probolinggo berencana mendirikan Kadin Institute.
Lembaga ini diproyeksikan menjadi pusat pengembangan kompetensi yang berlokasi di kantor Kadin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di wilayah Tapal Kuda. Melalui sinergi ini, Kadin optimis angka pengangguran di Kota Probolinggo dapat ditekan secara signifikan.
Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyoroti kesenjangan (mismatch) yang masih lebar antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.
Mengacu pada data Apindo, ia menyebutkan bahwa hanya sekitar 10 hingga 20 persen lulusan perguruan tinggi yang dinilai kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha.
“Kondisi ini merupakan problem serius bagi pemerintah daerah, pengusaha, maupun dunia pendidikan. TKDV hadir sebagai solusi untuk memastikan kurikulum vokasi selaras dengan kebutuhan industri, sekaligus menciptakan wirausaha baru,” terang Adik.
Adik menambahkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022, Kadin memegang peran sentral sebagai penanggung jawab dalam penyelarasan kurikulum.
“Perpres ini dibuat untuk memperkuat sinergi. Harapan kami, program ini harus segera berjalan optimal sesuai amanat pusat agar kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah semakin kokoh,” pungkasnya.
Penulis : id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
