PROBOLINGGO,Bolinggonews.com – Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) Kota Probolinggo, kini berada di bawah sorotan tajam legislatif.
Hingga awal Februari 2026, suntikan modal dari APBD belum juga dikucurkan, sementara kesiapan infrastruktur kantor dan armada masih menyisakan tanda tanya.
Persoalan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kota Probolinggo dengan manajemen Perseroda BTT, Senin (2/2/2026).
Fokus utama pertemuan ini adalah membedah rencana bisnis dan skema penyertaan modal senilai Rp6,9 miliar yang diusulkan pihak direksi.
Direktur Perseroda BTT, Noviyadi, merinci bahwa porsi terbesar anggaran yakni sekitar Rp4 miliarakan dialokasikan untuk pengadaan empat unit armada truk.
“Kami merencanakan pengadaan dua unit truk baru dan dua unit bekas. Penggunaan unit bekas ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran,” jelas Noviyadi.
Selain armada, dana tersebut juga diplot untuk peralatan kantor (Rp250 juta), biaya operasional (Rp280 juta), serta cadangan kas perusahaan sekitar Rp2 miliar.
Pada tahun pertama, BUMD ini membidik tiga sektor utama: jasa trucking pelabuhan, suplai air bersih kapal (bekerja sama dengan Perumdam Bayuangga), serta penyediaan es batu bagi nelayan.
Meski menargetkan beroperasi pada Maret 2026, Noviyadi mengakui saat ini pihaknya masih berburu lokasi untuk kantor operasional.
Namun, rencana tersebut tidak serta-merta diterima oleh legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, mempertanyakan konsistensi rencana bisnis tersebut.
Ia menilai skema yang diajukan melenceng dari pembahasan awal di Panitia Khusus (Pansus).
Riyadlus secara khusus mengkritik rencana pengadaan truk bekas yang dinilai berisiko bagi citra perusahaan baru. “Dunia bisnis sangat bergantung pada kepercayaan.
Jika armada yang disediakan adalah barang bekas dan dianggap tidak layak oleh pasar, akan sulit bagi Perseroda untuk bersaing dan menggaet klien,” tegasnya.
Selain masalah armada, Komisi II mendesak jajaran direksi segera merapungkan penataan sistem administrasi dan pelaporan keuangan. Hal ini menjadi prasyarat mutlak sebelum modal benar-benar ditransfer.
“Kami berharap administrasi selesai cepat sehingga penyertaan modal bisa cair akhir pekan depan. Tujuannya agar operasional bisnis bisa dimulai sebelum momentum Idul Fitri tahun ini,” pungkas Riyadlus.
Penulis : id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews.com
