PROBOLINGGO,Bolinggonews.com – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pangan Bergizi Probolinggo Raya menggelar aksi damai di kawasan Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, Sabtu (27/6).
Aksi ini bertujuan menyuarakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan dampak signifikan bagi ekonomi kerakyatan serta kesehatan masyarakat.
Merespons aspirasi tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal program strategis nasional tersebut agar berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wali Kota Aminuddin menekankan bahwa program MBG di Kota Probolinggo bukan sekadar distribusi makanan, melainkan penggerak ekonomi yang menyerap produk lokal dari petani, peternak, dan nelayan.
Dengan adanya 33 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayahnya, perputaran ekonomi yang dihasilkan diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.
“Anak-anak kita, ibu hamil, menyusui, hingga lansia adalah sasaran utama untuk mengentaskan stunting. Kami terus memantau ketat kualitas, mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), asal bahan makanan, tenaga kerja, hingga kepatuhan sertifikasi halal,” ujar dr. Aminuddin.
Terkait kebijakan suspend (penangguhan) sementara terhadap sejumlah SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Wali Kota menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan preventif untuk meningkatkan kualitas layanan. Saat ini, seluruh SPPG di Kota Probolinggo telah kembali beroperasi setelah evaluasi dilakukan.
Senada dengan Pemerintah Kota, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program MBG.
Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menjaga integritas program dari potensi penyimpangan.
“Kami tidak bisa menutup mata dengan adanya temuan-temuan di daerah lain. Kami meminta relawan dan masyarakat untuk ikut mengawal.
Jika ada penyimpangan, segera laporkan. Tujuan program ini mulia, maka manajemen pelaksanaannya pun harus baik,” tegas Syntha.
DPRD berharap evaluasi yang dilakukan oleh pusat dapat segera menghasilkan mekanisme manajemen yang lebih transparan dan efisien sehingga program MBG di Probolinggo Raya dapat terus berjalan lancar.
Sikap proaktif yang ditunjukkan oleh jajaran eksekutif dan legislatif di Kota Probolinggo ini tampak kontras dengan dinamika di wilayah lain.
Di Kota Malang, misalnya, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap program MBG saat menemui massa aksi mahasiswa pada 15 Juni 2026 lalu.
Perbedaan respon kebijakan ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang di tingkat daerah dalam menyikapi implementasi program nasional tersebut.
Di Probolinggo, sinergi antara pemerintah kota dan DPRD tampak kuat untuk memastikan kebermanfaatan program MBG tetap dirasakan oleh masyarakat luas.
Aksi damai yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Sekretaris Daerah Budiono Wirawan tersebut diakhiri dengan penandatanganan dukungan keberlanjutan program MBG, yang nantinya akan diteruskan oleh Pemerintah Kota Probolinggo ke tingkat provinsi dan pusat sebagai bentuk aspirasi nyata dari akar rumput.
Penulis : Id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews
