PROBOLINGGO,Bolinggonews.com – Pemerintah Kota Probolinggo resmi meluncurkan gerakan Gempita (Gerakan Membayar Pajak dan Retribusi ASN & Masyarakat Taat) dalam acara Pekan Panutan Pajak Tahun 2026 yang digelar di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota, Rabu (20/5) pagi.
Melalui inovasi Gempita, Pemkot Probolinggo berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong masyarakat dan ASN untuk taat pajak melalui sistem digitalisasi.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menegaskan bahwa gerakan Gempita merupakan momentum penting untuk memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Fokus utamanya adalah mengubah transaksi pendapatan daerah, termasuk pembayaran pajak dan retribusi. Selain itu, transaksi dilakukan dari metode tunai menjadi non-tunai berbasis digital demi transparansi pengelolaan keuangan.
“Kami ingin mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD sebagai upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari tunai menjadi non tunai berbasis digital.
Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Probolinggo bersama DPRD, Forkopimda, Bank Indonesia, OJK, Bank Jatim, Bank Himbara, Kantor Pos, perangkat daerah, serta masyarakat. Selain itu, tujuannya adalah dalam rangka optimalisasi PAD,” ujar Pujo Agung Satrio.
Berkat perluasan kanal digital dan peningkatan kesadaran masyarakat lewat gerakan Gempita, BPPKAD mencatatkan sejumlah capaian positif.
Salah satunya adalah lonjakan realisasi penerimaan PBB yang naik sebesar 54,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.
Selain itu, optimalisasi juga terlihat pada capaian opsen pajak, BBNKB, sewa tanah aset. Kemudian, peluncuran inovasi digital pendukung seperti E-SPPT versi baru dan MPOS (Mobile Point of Sale) dilakukan untuk mempermudah akses pembayaran warga.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme warga dan ASN dalam menyukseskan gerakan Gempita ini.
Menurutnya, kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah merupakan kunci utama yang sangat krusial dalam upaya menuju kemandirian fiskal daerah.
“Kami berharap partisipasi aktif dari semua pihak terus kita galakkan dan tingkatkan, sehingga harapan kita untuk mewujudkan kemandirian fiskal benar-benar dapat tercapai.
Sebagaimana harapan pemerintah pusat, insyaallah pada akhir tahun 2030 nanti Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mencapai Rp400 miliar,” jelas dr. Aminuddin.
Wali Kota meyakini target besar tersebut dapat diraih dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Kota Probolinggo. Misalnya, statusnya sebagai daerah penyangga pelabuhan dan destinasi wisata Gunung Bromo.
Agenda Pekan Panutan Pajak ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, perwakilan Forkopimda, serta jajaran kolaborator utama dari Bank Jatim, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bersamaan dengan gerakan Gempita ini, diserahkan pula Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai simbol komitmen pemkot dalam mendukung penuh transparansi anggaran non-tunai.
Penulis : Id
Editor : Nos
Sumber Berita : Bolinggonews
